Prediksi Kondisi Keamanan Pemilu di Indonesia
mewakili Kapolri memberikan Keynote Speaker dalam acara
Simposium CIMB Niaga Auto Finance.
Ballroom Shangrila Hotel, 20 April 2018



Acara tersebut dihadiri oleh:
1)      Para pemilik dealer dari berbagai kota di Indonesia;
2)      Presiden Direktur CIMB Niaga Tigor M. Siahaan;
3)      Dewan Komisaris CNAF, jajaran Direksi CNAF dan CIMB Niaga,
4)      Staf Ahli Bidang Manajemen Irjen Polisi Drs. Anton Wahono Sudarminto perwakilan dari Kapolri Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.
5)      Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Prof. Dr. Henri Subiakto perwakilan dari Menkominfo Rudiantara S.Stat, MBA, dan

Sebelum acara pembekalan dimulai disampaikan Kata Sambutan dari Presiden Direktur CNAF, Ristiawan Suherman, antara lain menyampaikan beberapa hal, antara lain:
1)        Dealers Gathering 2018 guna memperkuat hubungan dan kerja sama dengan rekan dealer yang telah berkontribusi meningkatkan pembiayaan kendaraan bermotor CNAF. Hingga akhir 2017 CNAF membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp193 miliar, meningkatkan 58% dari tahun sebelumnya sebesar Rp123 miliar;
2)        Kinerja positif tersebut juga tercermin dari kualitas kredit yang membaik. Hal ini dibuktikan dengan NPL gross yang turun 59 basis point (bps) dari 1,95% menjadi 1,36% per akhir 2017. Kami akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan selektif dalam penyaluran pembiayaan, sehingga kualitas kredit dapat terus terjaga dengan baik
3)        Acara tersebut merupakan bentuk terima kasih atas dukungan mitra dealer yang telah berkontribusi meningkatkan pembiayaan kendaraan bermotor CNAF, dengan harapan bahwa kerja sama ini dapat terus terjalin erat sehingga dapat tumbuh bersama mencapai kinerja yang lebih baik dalam memberikan solusi kepada masyarakat Indonesia untuk kebutuhan mobil;
4)        CNAF Dealers Gathering 2018 menjadi momentum bagi CNAF untuk menyampaikan perkembangan bisnis terbaru yang telah dan sedang dijalankan. pertumbuhan bisnis CNAF tahun ini diharapkan akan lebih baik dari tahun lalu, seiring pembenahan fundamental yang telah dilakukan dan sejumlah strategi improvement yang tengah dijalankan, antara lain memperbaiki segmentasi konsumen dan memberikan pelayanan lebih cepat dan mudah melalui persetujuan prinsip Approval in Principle.
5)        Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, CNAF juga mengembangkan digital channel untuk memudahkan masyarakat mewujudkan impian memiliki mobil idaman. Termasuk juga bekerjasama lebih erat dengan CIMB Niaga sebagai share holder dalam melakukan cross selling penawaran pembiayaan mobil kepada nasabah CIMB Niaga. Sejalan dengan inisiatif induk usaha, juga akan menerapkan Syariah First, yaitu pembiayaan dengan prinsip syariah menjadi salah satu prioritas yang akan ditawarkan kepada konsumen;
Dalam kapasitasnya mewakili Kapolri, Irjen Pol. Drs. Anton Wahono S. yang menjabat sebagai Staf Ahli Kapolri bidang Manajemen, menyampaikan beberapa hal terkait dengan Prediksi Kondisi Keamanan Pemilu di Indonesia, secara garis besar, sebagai berikut:

1)      Kondisi keamanan saat ini dipengaruhi oleh Kejahatan Konvensional, Kejahatan Narkoba, Terorisme, Hoax dan Tindak Pidana Korupsi. Sering dengan perkembangan Tahun Politik, maka Tahun 2018-2019 sangat rentan terhadap timbulnya konflik sosial, Tindak Pidana persekusi/perkelahian antar kampung dan lain-lain. Hal ini sebagai dampak adanya permainan dari aktor oknum politik. Disamping itu berbagai isu akan banyak mengemuka diantaranya SARA, Kebutuhan Pangan, Hutang Luar Negeri, akan lebih sering dimunculkan. Sehingga seolah-olah kondisi keamanan seperti dalam keamanan Demam
atau Sakit Panas;
2)      beberapa isu aktual yang sedang berkembang yang kemungkinan berdampak pada kondisi keamanan, antara lain:
a)      Pada tahun 2030 Indonesia Bubar dan memburuknya ekonomi indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu Tokoh Nasional Prabowo berdasarkan novel fiksi “ghost fleet”;
b)      Amien Rais menuding pembagian sertifikat tanah merupakan pengibulan;
c)       Rizal Ramli mengkritik pengelolaan hutang luar pemerintah yang sudah kritis, alias “lampu kuning”;
d)      Pembacaan Puisi oleh Sukmawati Soekarno Putri & pembacaan puisi karya Gusmus oleh Gub. Jateng Gandjar Pranowo yang dianggap melecehkan agama islam;
e)       Adanya aksi kaos “2019 Ganti Presiden” yang di inisiasi tokoh PKS Ali Mardani Sera, memicu polemik di masyarakat;
f)       Adanya penyataan Setnov yang menyebutkan tentang adanya aliran dana korupsi e-KTP kepada tokoh PDI-P Puan Maharani  dan Pramono Anung; serta
g)      Vonis pengadilan terhadap tersangka Saracen yang tidak terbukti melakukan hate speech, melainkan hanya melakukan akses kepada akun orang lain secara illegal.
3)      Khusus Terkait dengan Pilkada, terdapat Kerawanan yang dapat memicu adanya Konflik Pilkada, yaitu PengrusakanTempat Ibadah, Penyerangan tokoh agama, Berita Hoax di Media Sosial, Penista Agama, Kasus e-KTP, Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK, dan Persekusi, menjadi penyebab timbulnya intoleransi agama, dominasi kaum mayoritas terhadap minoritas, pelanggaran aturan, dan perbedaan pandangan, sehingga akan berdampak pada penyebaran issue yang bersifat provokatif, memicu solidaritas primordial untuk membalas dendam serta anggapan bahwa pemerintah kurang respon. Untuk mengantisipasinya harus dilakukan respon yang cepat terhadap issue yang berkembang dan berpotensi menimbulkan konflik, penanganan pra-konflik (sebelum terjadinya konflik) secara cepat dan tepat serta mengajak seluruh Stake holder untuk secara proaktif menangani aga tidak berkembang;
4)      Untuk menjamin kondisi keamanan dalam pelaksanaan Pemilu baik Pilkada Serentak 2018 maupun Pileg/Pilpres 2019, Polri melakukan langkah-langkah, antara lain:
a)      Melaksanakan operasi Kepolisian yang disesuaikan dengan agenda Kalender Kamtibmas, antara lain:
-        Operasi Mantap Praja 2018 dalam rangka menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 di 171 Daerah yang terdiri dari 17 Gubernur, 115 Bupati dan 39 Walikota;
-        Operasi Mantap Brata dalam rangka menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019, dimana persiapannya sudah dimulai sejak tahun 2018;
-        Operasi Ketupat dan Lilin Tahun 2018, dalam rangka menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada bulan Ramadhan dan Mudik Lebaran tahun 2018 serta persiapan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 yang akan datang;
-        Disamping itu, dipersiapkan pula operasi kontinjensi dengan sandi operasi “Aman Nusa” untuk mengantisipasi dan menjamin keamanan yang disebabkan adanya konflik sosial, bencana alam, dan terorisme.
b)      Membentuk Satuan Tugas (Satgas), antara lain: Satgas Nusantara bertujuan untuk meminimalisir isu-isu provokatif yang berbau SARA, Satgas Pangan untuk memantau stabilitas harga pangan dan Sembako, dan Satgas Anti Money Politik, untuk menyelidiki dan menyidik praktik;
c)       Selain melaksanakan Operasi Kepolisian dan membentuk Satuan Tugas , juga dilaksanakan Proactive Policik dengan mengoptimalisasi peran Intelijen dan Binmas untuk melakukan deteksi dini dan problem solving sebelum permasalahan berubah menjadi gangguan keamanan;
5)      Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan komitmen dari Polri dengan seluruh jajarannya bahwa Para Pengusaha TIDAK PERLU KHAWATIR, karena POLRI AKAN SELALU DIDEPAN dalam Menjamin KEAMANAN dan KETERTIBAN dengan DUKUNGAN TNI serta INSTANSI TERKAIT.
Selain Kapolri, juga turut diundang Menteri Komunikasi dan Informasi yang diwakili oleh Prof. Dr. Henri Subiakto - Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Hukum, yang menyampaikan beberapa hal terkait deng an Kebijakan dan Regulasi Pemerintah dalam Mendukung Transaksi Digital, secara garis besar berisi tentang:
1)      Indonesia: The Digital Energy of Asia, dengan sasaran :
a)            Rencana strategis yang berfokus pada UKM, mendorong partisipasi UKM yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional;
b)            Peta jalan e-Commerce yang menyinkronkan 31 inisiatif strategis di      8 Kementerian untuk mendukung pencapaian target transaksi                e-Commerce menjadi USD 130 Miliar pada tahun 2020.
c)             Kebijakan ramah FDI untuk menarik investasi teknologi & penguatan basis investasi usaha domestik yang lebih kuat.
d)            Memfasilitasi akses yang lebih besar ke pendanaan untuk digitalisasi UKM dan pertumbuhan yang cepat perusahaan startup melalui: Subsidi Softloan (KUR) untuk UKM dan peraturan Modal Ventura.
e)             Adopsi kebijakan pro-Inovasi: Program nasional untuk menciptakan 1.000 Digital Technopreneurs dan Peraturan "Safe Harbor" untuk menjaga dan meningkatkan inovasi pemain e-Commerce.
2)      Indonesia akan menempati Ekonomi Terbesar Ke-5 Di Dunia, dengan GDP Forecast In Purchasing Power Parity dalam USD in Billion di tahun 2030 mencapai 5,424 (urutan ke-5 setelah Japan) dari sebelumnya di tahun 2016 berjumlah 3.028 (urutan ke-8 setelah Brazil). Diperkirakan 180 Juta Populasi Usia Produktif yang merupakan puncak bonus demografi, dan 90 Juta Masyarakat Indonesia akan bergabung kelas konsumen di tahun 2030.
3)      Pengguna Internet dan Aktivitas e-Commerce Di Indonesia berjumlah kurang lebih 143,26 Juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 262 Juta Orang. Aktifitas e-Commerce di Indonesia dalam 30 Hari Terakhir, tercatat penggunaan untuk Mencari Produk Online 45%, Mengunjungi Toko Online 45%, Membeli Produk Online 40%, Membeli melalui PC 31% dan Membeli melalui Mobile 31%.
4)      Pemanfaatan teknologi di industri keuangan terus berkembang diantaranya di bidang keuangan yang dikenal dengan nama Fintech dan sudah berevolusi dari Fintech 1.0 sampai 3.0. Jumlah perusahaan Fintech yang beroperasi di Indonesia di tahun 2016-2017 tercatat sebanyak 235, meliputi: Lending, Payment, Insurtech, investment manajemen, Market Provisioning, Equity Capital Raising.
Fintech menawarkan manfaat bagi internal dan eksternal, namun memiliki tantangan dalam perkembangannya. Beberapa manfaat dari Fintech
a)      pengalaman baru bagi pengguna karena: Harga yang bersaing dan transparan, Interaksi yang cepat dan berkualitas, Proses aman dan cepat, dan Produk dan layanan yang bervariasi.
b)      Model Operasional yang Efektif dan Efisien, karena memiliki struktur organisasi yang ramping, budaya dan tata kelola yang tangkas, Infrastruktur Teknologi Informasi yang terintegrasi, dan model pendapatan yang disempurnakan. 
Disamping memiliki manfaat juga memiliki Tantangan, antara lain:
a)      Perlindungan konsumen, perlunya penerapan tata kelola dan pengawasan operasional perusahaan fintech;
b)      Potensi berkurangnya kebutuhan SDM di sektor jasa keuangan;
c)      Ancaman keamanan data pribadi dan keuangan (Cybersecurity);
d)      Potensi pencucian uang melalui platform fintech (APU PPT);
5)      Diakhir paparannya, Prof. Dr. Henri Subiakto, menyimpulkan bahwa dengan melihat jumlah pengguna Internet, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan layanan aplikasi/ konten melalui Internet. Pemerintah telah menetapkan sasaran ekonomi digital dan peta jalan (roadmap) e-Commerce termasuk layanan transaksi digital perlu terus didukung oleh semua pemangku kepentingan agar tumbuh berkembang.

bdprs/1218

Comments