Prediksi Kondisi Keamanan Pemilu di Indonesia
mewakili Kapolri memberikan
Keynote Speaker dalam acara
Simposium CIMB Niaga Auto
Finance.
Ballroom Shangrila Hotel, 20 April 2018
Acara tersebut dihadiri oleh:
1) Para
pemilik dealer dari berbagai kota di Indonesia;
2) Presiden
Direktur CIMB Niaga Tigor M. Siahaan;
3) Dewan
Komisaris CNAF, jajaran Direksi CNAF dan CIMB Niaga,
4) Staf
Ahli Bidang Manajemen Irjen Polisi Drs. Anton Wahono Sudarminto perwakilan dari
Kapolri Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.
5) Staf
Ahli Menteri Bidang Hukum Prof. Dr. Henri Subiakto perwakilan dari Menkominfo
Rudiantara S.Stat, MBA, dan
Sebelum acara pembekalan dimulai disampaikan Kata
Sambutan dari Presiden Direktur CNAF, Ristiawan Suherman,
antara lain menyampaikan beberapa hal, antara lain:
1) Dealers Gathering 2018 guna memperkuat hubungan dan kerja sama
dengan rekan dealer yang telah berkontribusi meningkatkan pembiayaan kendaraan
bermotor CNAF. Hingga akhir 2017 CNAF membukukan laba sebelum pajak sebesar
Rp193 miliar, meningkatkan 58% dari tahun sebelumnya sebesar Rp123 miliar;
2) Kinerja
positif tersebut juga tercermin dari kualitas kredit yang membaik. Hal ini
dibuktikan dengan NPL gross yang
turun 59 basis point (bps) dari 1,95% menjadi 1,36% per akhir 2017. Kami akan
terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan selektif dalam penyaluran
pembiayaan, sehingga kualitas kredit dapat terus terjaga dengan baik
3) Acara
tersebut merupakan bentuk terima kasih atas dukungan mitra dealer yang telah
berkontribusi meningkatkan pembiayaan kendaraan bermotor CNAF,
dengan harapan bahwa kerja sama ini dapat terus terjalin erat sehingga dapat
tumbuh bersama mencapai kinerja yang lebih baik dalam memberikan solusi kepada
masyarakat Indonesia untuk kebutuhan mobil;
4) CNAF Dealers Gathering 2018 menjadi momentum bagi CNAF untuk menyampaikan perkembangan
bisnis terbaru yang telah dan sedang dijalankan. pertumbuhan bisnis CNAF tahun
ini diharapkan akan lebih baik dari tahun lalu, seiring pembenahan fundamental
yang telah dilakukan dan sejumlah strategi improvement
yang tengah dijalankan, antara lain memperbaiki segmentasi konsumen dan
memberikan pelayanan lebih cepat dan mudah melalui persetujuan prinsip Approval in Principle.
5) Dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi, CNAF juga mengembangkan digital
channel untuk memudahkan masyarakat mewujudkan impian memiliki mobil
idaman. Termasuk juga bekerjasama lebih erat dengan CIMB Niaga sebagai share holder dalam melakukan cross selling penawaran pembiayaan mobil
kepada nasabah CIMB Niaga. Sejalan dengan inisiatif induk usaha, juga akan menerapkan
Syariah First, yaitu pembiayaan
dengan prinsip syariah menjadi salah satu prioritas yang akan ditawarkan kepada
konsumen;
Dalam kapasitasnya mewakili Kapolri, Irjen Pol.
Drs. Anton Wahono S. yang menjabat sebagai Staf Ahli Kapolri bidang Manajemen,
menyampaikan beberapa hal terkait dengan Prediksi Kondisi Keamanan Pemilu di
Indonesia, secara garis besar, sebagai berikut:
1) Kondisi
keamanan saat ini dipengaruhi oleh Kejahatan Konvensional, Kejahatan Narkoba,
Terorisme, Hoax dan Tindak Pidana Korupsi. Sering dengan perkembangan Tahun
Politik, maka Tahun 2018-2019 sangat rentan terhadap timbulnya konflik sosial,
Tindak Pidana persekusi/perkelahian antar kampung dan lain-lain. Hal ini
sebagai dampak adanya permainan dari aktor oknum politik. Disamping itu
berbagai isu akan banyak mengemuka diantaranya SARA, Kebutuhan Pangan, Hutang
Luar Negeri, akan lebih sering dimunculkan. Sehingga seolah-olah kondisi
keamanan seperti dalam keamanan Demam
atau Sakit Panas;
atau Sakit Panas;
2) beberapa
isu aktual yang sedang berkembang yang kemungkinan berdampak pada kondisi
keamanan, antara lain:
a) Pada
tahun 2030 Indonesia Bubar dan memburuknya ekonomi indonesia. Pernyataan ini
disampaikan oleh salah satu Tokoh Nasional Prabowo berdasarkan novel fiksi “ghost fleet”;
b) Amien
Rais menuding pembagian sertifikat tanah merupakan pengibulan;
c) Rizal
Ramli mengkritik pengelolaan hutang luar pemerintah yang sudah kritis, alias
“lampu kuning”;
d) Pembacaan
Puisi oleh Sukmawati Soekarno Putri & pembacaan puisi karya Gusmus oleh
Gub. Jateng Gandjar Pranowo yang dianggap melecehkan agama islam;
e) Adanya
aksi kaos “2019 Ganti Presiden” yang di inisiasi tokoh PKS Ali Mardani Sera,
memicu polemik di masyarakat;
f) Adanya
penyataan Setnov yang menyebutkan tentang adanya
aliran dana korupsi e-KTP kepada tokoh PDI-P Puan Maharani dan Pramono Anung; serta
g) Vonis
pengadilan terhadap tersangka Saracen yang tidak terbukti melakukan hate speech, melainkan hanya melakukan
akses kepada akun orang lain secara illegal.
3) Khusus Terkait dengan
Pilkada, terdapat Kerawanan yang dapat memicu adanya Konflik Pilkada, yaitu
PengrusakanTempat Ibadah, Penyerangan tokoh agama, Berita Hoax di Media Sosial,
Penista Agama, Kasus e-KTP, Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK, dan
Persekusi, menjadi penyebab timbulnya intoleransi agama, dominasi kaum
mayoritas terhadap minoritas, pelanggaran aturan, dan perbedaan pandangan,
sehingga akan berdampak pada penyebaran issue yang bersifat provokatif, memicu
solidaritas primordial untuk membalas dendam serta anggapan bahwa pemerintah
kurang respon. Untuk mengantisipasinya harus dilakukan respon yang cepat
terhadap issue yang berkembang dan berpotensi menimbulkan konflik, penanganan
pra-konflik (sebelum terjadinya konflik) secara cepat dan tepat serta mengajak
seluruh Stake holder untuk secara proaktif menangani aga tidak berkembang;
4) Untuk
menjamin kondisi keamanan dalam pelaksanaan Pemilu baik Pilkada Serentak 2018
maupun Pileg/Pilpres 2019, Polri melakukan langkah-langkah, antara lain:
a) Melaksanakan
operasi Kepolisian yang disesuaikan dengan agenda Kalender Kamtibmas, antara
lain:
- Operasi
Mantap Praja 2018 dalam rangka menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan
Pilkada Serentak Tahun 2018 di 171 Daerah yang terdiri dari 17 Gubernur, 115
Bupati dan 39 Walikota;
- Operasi
Mantap Brata dalam rangka menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pileg
dan Pilpres 2019, dimana persiapannya sudah dimulai sejak tahun 2018;
- Operasi
Ketupat dan Lilin Tahun 2018, dalam rangka menjamin keamanan dan kelancaran
pelaksanaan kegiatan pada bulan Ramadhan dan Mudik Lebaran tahun 2018 serta
persiapan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 yang akan datang;
- Disamping
itu, dipersiapkan pula operasi kontinjensi dengan sandi operasi “Aman Nusa”
untuk mengantisipasi dan menjamin keamanan yang disebabkan adanya konflik
sosial, bencana alam, dan terorisme.
b) Membentuk
Satuan Tugas (Satgas), antara lain: Satgas Nusantara bertujuan untuk
meminimalisir isu-isu provokatif yang berbau SARA, Satgas Pangan untuk memantau
stabilitas harga pangan dan Sembako, dan Satgas Anti Money Politik, untuk
menyelidiki dan menyidik praktik;
c) Selain
melaksanakan Operasi Kepolisian dan membentuk Satuan Tugas , juga dilaksanakan
Proactive Policik dengan mengoptimalisasi peran Intelijen dan Binmas untuk
melakukan deteksi dini dan problem solving sebelum permasalahan berubah menjadi
gangguan keamanan;
5) Dalam kesempatan tersebut
juga disampaikan komitmen dari Polri dengan seluruh jajarannya bahwa Para
Pengusaha TIDAK PERLU KHAWATIR, karena POLRI AKAN SELALU DIDEPAN dalam Menjamin
KEAMANAN dan KETERTIBAN dengan DUKUNGAN TNI serta INSTANSI TERKAIT.
Selain
Kapolri, juga turut diundang Menteri Komunikasi dan Informasi yang diwakili
oleh Prof. Dr. Henri Subiakto - Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika
bidang Hukum, yang menyampaikan beberapa hal terkait deng an Kebijakan dan
Regulasi Pemerintah dalam Mendukung Transaksi Digital, secara garis besar
berisi tentang:
1) Indonesia: The
Digital Energy of Asia, dengan sasaran :
a)
Rencana strategis yang berfokus pada UKM, mendorong partisipasi UKM
yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional;
b)
Peta jalan e-Commerce yang menyinkronkan 31
inisiatif strategis di 8
Kementerian untuk mendukung pencapaian target transaksi e-Commerce menjadi USD
130 Miliar pada tahun 2020.
c)
Kebijakan ramah FDI untuk menarik investasi teknologi & penguatan basis
investasi usaha domestik yang lebih kuat.
d)
Memfasilitasi akses yang
lebih besar ke pendanaan untuk digitalisasi UKM dan pertumbuhan yang cepat perusahaan
startup melalui: Subsidi Softloan (KUR) untuk UKM dan peraturan Modal Ventura.
e)
Adopsi kebijakan pro-Inovasi: Program nasional untuk menciptakan 1.000 Digital Technopreneurs dan Peraturan "Safe Harbor"
untuk menjaga dan meningkatkan inovasi pemain e-Commerce.
2) Indonesia
akan menempati Ekonomi Terbesar Ke-5 Di Dunia, dengan GDP Forecast In Purchasing Power Parity dalam USD in Billion di
tahun 2030 mencapai 5,424 (urutan ke-5 setelah Japan) dari sebelumnya di tahun
2016 berjumlah 3.028 (urutan ke-8 setelah Brazil). Diperkirakan 180 Juta Populasi Usia Produktif
yang merupakan puncak bonus demografi, dan 90 Juta Masyarakat Indonesia akan
bergabung kelas konsumen di tahun 2030.
3) Pengguna
Internet dan Aktivitas e-Commerce Di Indonesia berjumlah kurang lebih 143,26
Juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 262 Juta Orang.
Aktifitas e-Commerce di Indonesia dalam 30 Hari Terakhir, tercatat penggunaan
untuk Mencari Produk Online
45%, Mengunjungi Toko
Online 45%, Membeli Produk Online
40%, Membeli melalui PC 31%
dan Membeli melalui Mobile 31%.
4) Pemanfaatan teknologi di
industri keuangan terus berkembang diantaranya di bidang keuangan yang dikenal
dengan nama Fintech dan sudah berevolusi dari Fintech 1.0 sampai 3.0. Jumlah
perusahaan Fintech yang beroperasi di Indonesia di tahun 2016-2017 tercatat
sebanyak 235, meliputi: Lending, Payment,
Insurtech, investment manajemen, Market Provisioning, Equity Capital Raising.
Fintech menawarkan manfaat bagi internal dan
eksternal, namun memiliki tantangan dalam perkembangannya. Beberapa manfaat
dari Fintech
a) pengalaman baru bagi pengguna karena: Harga yang bersaing dan
transparan, Interaksi yang cepat dan berkualitas, Proses aman dan cepat, dan Produk
dan layanan yang bervariasi.
b) Model Operasional yang Efektif dan Efisien, karena memiliki struktur
organisasi yang ramping, budaya dan tata kelola yang tangkas, Infrastruktur Teknologi
Informasi yang terintegrasi, dan model pendapatan yang disempurnakan.
Disamping memiliki
manfaat juga memiliki Tantangan, antara lain:
a) Perlindungan konsumen, perlunya penerapan tata kelola dan
pengawasan operasional perusahaan fintech;
b) Potensi berkurangnya kebutuhan SDM di sektor jasa keuangan;
c) Ancaman keamanan data pribadi dan keuangan (Cybersecurity);
d) Potensi pencucian uang melalui platform fintech (APU PPT);
5)
Diakhir paparannya, Prof. Dr. Henri
Subiakto, menyimpulkan bahwa dengan
melihat jumlah pengguna Internet, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam
mengembangkan layanan aplikasi/ konten melalui Internet. Pemerintah telah
menetapkan sasaran ekonomi digital dan peta jalan (roadmap) e-Commerce termasuk layanan transaksi
digital perlu terus didukung oleh semua pemangku kepentingan agar tumbuh
berkembang.
bdprs/1218

Comments
Post a Comment